Diawali dengan prakarsa Ibu Tein Suharto selaku Istri Wakil
perdana menteri bidang pertahanan dan keamanan, untuk membentuk wadah integrasi
istri-istri anggota TNI yang bertugas di lingkungan Staf Hankam, maka
diadakanlah pertemuan antara Ibu Tien Suharto dengan beberapa istri Perwira
Staf Hankam, Istri Panglima keempat Angkatan serta istri Menteri Veteran untuk
mendapatkan kesepakatan bersama.
Selanjutnya pada tanggal 14 Juli 1966 dibentuk resmi Ikatan
Keluarga Staf Hankam, disingkat IKH sebagai perwujudan dari prakarsa tersebut.
Tujuan utama IKH adalah menciptakan hubungan erat bersifat kekeluargaan
diantara para istri yang suaminya bertugas di staf Hankam.
Sejak berdiri sampai tahun 1968 IKH belum mempunyai Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan sebagai landasan kerjanya adalah Pedoman
Dasar. Berdasarkan pedoman dasar tersebut, IKH berusaha mengembangkan
kesejahteraan dikalangan keluarga staf Hankam, sehingga sebutan Ikatan Keluarga
Hankam kemudian berubah menjadi Ikatan Kesejahteraan Keluarga Hankam disingkat
IKKH. Selanjutanya, untuk mewujudkan organisasi yang lebih terarah dirasakan
perlu menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang dapat dipakai
sebagai pedoman untuk mengatur jalannya organisasi.
Dengan dilaksanakannya integrasi Akademi Angkatan dan Polri di
bawah satu atap, yakni Akabri yang dipusatkan di Magelang, maka lingkungan
akademi tersebut mencakup semua anggota Angkatan dan Polri.
Dengan persetujuan Menhankam/Pangab dan ketua Umum IKKH,
dibentuklah IKKH Akabri yang kepengurusannya bersifat gabungandan diketuai oleh
istri Gubernur Akabri. Sejalan dengan perkembangan organisasi, maka disusunlah
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKKH yang disahkan oleh Ibu Tien
Suharto selaku Ketua Umum pada tanggal 10 April 1969.
Dengan adanya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKKH
tersebut maka susunan organisasi mengalami perubahan. Ruang lingkup yang semula
terbatas pada staf Hankam, dikembangkan ke semua unsur organisasi ABRI yang
bersifat gabungan pada Departemen Hankam, (meliputi unsur Badan Pelaksana
Pusat, Lembaga dan Komando Utama Hankam. Dengan perubahan tersebut enam
komisariat yang selanjutnya dikembangkan menjadi sembilan komisariat).
Sampai saat ini Dharma Pertiwi telah dipimpin oleh
duabelas orang ketua umum, secara berturut-turut yaitu :
1. Ibu Tien Soeharto, 30 Mei 1972 s.d 6 Juni 1973.
2. Ibu M. Panggabean, 6 Juni 1973 s.d 18 April 1978.
3. Ibu E. Yusuf, 18 April 1978 s.d 30 Maret 1983.
4. Ibu L.B. Moerdani, 30 Maret 1983 s.d 29 Februari 1988.
5. Ibu Try Sutrisno, 29 Februari 1988 s.d 20 Februari
1993.
6. Ibu Edi Sudradjat, 20 Februari 1993 s.d 22 Mei 1993.
7. Ibu Feisal Tanjung, 22 Mei 1993 s.d 20 Pebruari 1998.
8. Ibu Uga Wiranto, 20 Pebruari 1998 s.d 4 Nopember 1999
9. Ibu Murniati Widodo As, 4 Nopember 1999 s.d 18 Juni
2002.
10. Ibu Andy Endriartono Sutarto, 18 Juni 2002 s.d 20
Pebruari 2006.
11. Ibu Ratna Djoko Suyanto, 20 Februari 2006 s.d 8 Februari
2008.
12. Ibu Angky Djoko Santoso, 8 Januari 2008 s.d 2 Oktober 2010.
13. Ibu Tetty Agus Suhartono, 27 September 2010 s.d 4 September 2013
14. Ibu Koes Moeldoko,
15. Ibu Nenny Gatot Nurmantyo,
16. Ibu Nanny Hadi Djahjanto, 8 Desember 2017 s.d Sekarang
0 komentar:
Posting Komentar